Sabtu, 10 April 2010

MUNAS GOLKAR (Media Relations)

MUNAS ( Musyawarah Nasional ) GOLKAR
Yakni Pertemuan seluruh pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan II serta sejumlah organisasi bentukan Golkar itu akan menentukan Ketua Umum baru bagi partai berlambang pohon beringin ini.
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ingin mengembalikan tradisi waktu Musyawarah Nasional (Munas) yang biasa diselenggarakan pada bulan Oktober. Munas partai berlambang pohon beringin itu akan diselenggarakan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2009.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya, Andi Mattalatta akhirnya terpilih untuk memimpin gelaran Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Oktober mendatang.

Andi sebagai Ketua Pelaksana akan didampingi dua rekannya yakni Syamsul Mu'arif sebagai Ketua Sterring Committee, dan Fatommy Asaari sebagai Ketua Organizing Commitee.

Ketua DPP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Firman Soebagyo usai rapat harian di kediaman JK mengatakan, tim ini akan melakukan dua pokok tugas jelang digelarnya Munas Golkar.

CALON KANDIDAT KETUM GOLKAR

Pekanbaru - Kehadiran empat kandidat ketua umum pada pembukaan Munas ke-8 Partai Golkar di Kampar, Provinsi Riau, Senin malam, disambut meriah.

Tepuk tangan di ruangan kembali terjadi ketika Gubernur Riau Rusli Zainal yang juga Ketua DPD I Golkar Riau menyampaikan pidato sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Riau berterima aksih diberi kepercayaan menyelenggarakan munas, katanya.
Rusli kemudian menyebutkan bahwa sejauh ini ada empat kandidat ketua umum Partai Golkar yang sudah menyatakan siap, yaitu Aburizal Bakrie, Surya paloh, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi.

Setiap menyebutkan nama kandidat, hadirin terutama pendukung kandidat bertepuk tangan dan meneriakan yel. Hal itu menyebabkan suasana gemuruh dari ruang pembukaan.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato pembukaan setelah sebelumnya Ketua Panitia Panitia Penyelenggara Andi Matalatta juga menyampaikan sambutan.

Pembukaan munas ditandai dengan menabuh kompang, alat musik tradisional Riau yang biasa ditabuh untuk menyambut tamu penting. JK menabuh kompang bersama Andi Matalatta dan Rusli Zainal di podium.

Tabuhan kompang oleh JK dan dua tokoh Golkar itu disambut tim atau satu kelompok penabuh kompang yang ada di samping bagian depan podium. Suasana kemudian diwarnai dengan suara musik kompang.

Usai pembukaan, jadwal resmi munas dilanjutkan Selasa (6/10) dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib serta pemilihan pimpinan sidang, dilanjutkan penyampaian pertanggungjawaban DPP Golkar periode 2004-2009, pemandangan DPD Golkar atas pertanggungjawaban DPP.

Selanjutnya, agenda munas adalah tanggapan DPP Golkar atas pemandangan umum dari DPD Golkar, pernyataan munas terhadap pertanggungjawaban, pernyataan demisioner kepengurusan DPP Golkar serta penyerahan panji-panji Golkar, penjelasan materi munas dan pembentukan komisi-komisi.

PEMETAAN KEKUATAN MEDIA DARI 2 KANDIDAT TERKUAT
Surya Dharma Paloh (lahir di Kutaraja, Banda Aceh, Aceh, 16 Juli 1951; umur 58 tahun) adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Surya Paloh juga dikenal sebagai pengusaha pers dan pimpinan Media Group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV

Ir. H. Aburizal Bakrie (lahir di Jakarta, 15 November 1946) adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya terkena perombakan (Reshuffle) yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.Asisten Dewan Direksi PT. Bakrie and Brothers (1972–1974)

Direktur PT. Bakrie and Brothers (1974–1982)
Wakil Direktur Utama PT. Bakrie and Brothers (1982–1988)
Direktur Utama PT Bakrie and Brothers (1988–1992)
Direktur Utama PT. Bakrie Nusantara Corporation (1989–1992)
Komisaris Utama/Chairman kelompok usaha Bakrie (1992-s/d sekarang)
Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2005)
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
Bos TVone

ANALISIS
Beginilah jadinya bila pengusaha, penguasa, sekaligus politisi menjadi pemilik stasiun televisi. Kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan sosial budaya, dan macam-macam tumpah tindih jadi satu. Centang perenang. Gak karu-karuan.

Hari-hari ini kita, rakyat Indonesia, dipaksa untuk menikmati propaganda Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang sama berambisi menjadi ketua umum Partai Golkar. Paloh bos Metro TV, Bakrie bos TVOne. Maka, politik redaksional kedua televisi, yang sama-sama fokus ke berita itu, pun menjadi bias tak karuan.

MetroTV habis-habisan berkampanye untuk Surya Paloh. TVOne bersama Karni Ilyas sebagai pemimpin redaksi pun mabuk-mabukan kampanye agar Aburizal Bakrie yang menguasai Golongan Karya. Ketika kepentingan ekonomi dan politik bersetubuh, maka tunggulah kerusakannya.

Dan sekarang MetroTV dan TVOne telah berhasil merusak habis nilai-nilai berita, bahkan yang paling mendasar. Akurasi, keberimbangan, kelengkapan, prasangka. Mana ada liputan Surya Paloh di TVOne? Dan mana ada pula liputan tentang Bakrie, yang baik-baik, di MetroTV?

Skandal pemberitaan menjelang musyawarah nasional Golkar di dua televisi berita ini membuat saya teringat pada ucapan seorang pengusaha media terkenal di Indonesia. Dia punya begitu banyak media baik media cetak maupun televisi. Namun, dia tidak pernah mau diwawancarai televisi-televisinya sendiri.

"Televisi itu beda dengan koran," katanya.

Televisi menggunakan frekuensi yang sangat terbatas, dan itu ranah publik. Bukan milik pengusaha bernama Fulan, Arkian, Surya Paloh, atau Aburizal Bakrie. Surya Paloh punya MetroTV, tapi frekuensi atau channel yang dipakai MetroTV milik rakyat.

Begitu pula dengan Aburizal Bakrie. Dia pemilik TVOne, tapi bukan pemilik frekuensi yang dipakai TVOne untuk menyebarluaskan siarannya ke mana-mana. Prinsip ini sangat mendasar. Semua pengusaha televisi tentu tahu filsafat komunikasi ini. Apalagi, para redaktur dan reporter televisi yang tentu saja sudah banyak membaca dan well-informed.

Taruhlah frekuensi televisi yang tersedia ada 50. Maka, 50 pemilik stasiun televisi itu hanya "dititipi" amanah untuk memanfaatkan channel dengan sebaik-baiknya, demi kemaslahan bersama. Akan sangat elok manakala pengusaha televisi menghindari publikasi dirinya di stasiun milik sendiri.

"Nggilani!" kata orang Surabaya. (Bikin mual).

Lha, kalau televisi dipakai pemilik yang punya kaitan dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo untuk publik relation dirinya, bagaimana dengan kepentingan atau suara rakyat korban lumpur? Benarkah Aburizal Bakrie begitu dermawan, ikhlas, baik hati seperti disiarakan di TVOne pada 29 September 2009? Dan masih banyak pertanyaan lain.

Jika frekuensi atau channel itu milik publik, maka tentu publik atau rakyat berhak mencabut "amanah" yang sudah dititipkan kepada para pengusaha pengelola stasiun televisi jika channel disalahgunakan untuk kepentingan politiknya sendiri. Di sinilah peran Komisi Penyiaran atau pemerintah sebagai wasit atau pihak yang diberi kemwenangan untuk mengontrol penggunaan frekuensi.

Yang jelas, saya mual setiap kali menyaksikan propaganda Surya Paloh di Metro TV dan Aburizal Bakrie di TVOne. Bagaimana dengan anda??

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar